Berita Daerah

Sekum PP Muhammadiyah Intruksikan Ambil Jalur Judicial Review UU Ciptaker ke MK, Ketum IMM Karanganyar : UU MK Sudah Diubah, Saya Serukan Tetap Turun ke Jalan

KARANGANYAR – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri jika merasa keberatan kepada pemerintah karena telah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, sebaiknya semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik.

“Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review. Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru,” ucap Mu’ti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima kompas.com, Rabu (7/10).

Namun, hal berbeda dilakukan oleh IMM Karanganyar. Mereka tetap menyuarakan demonstrasi turun ke jalan untuk menjegal UU Ciptaker yang telah disahkan oleh DPR RI.

Menurut Ketua IMM Karanganyar, Melani Krismonita, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin penuh hak asasi setiap warga negaranya untuk menyampaikan pendapat, termasuk demontrasi turun ke jalan. Baginya, demontrasi memiliki kekuatan politik tersendiri. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat demontrasi adalah salah satu media untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

“Sejarah Indonesia mencatat telah banyak terjadi berbagai demonstrasi. Mulai dari berbagai latar belakang masalah, tujuan, pelaku, hingga lokasi. Salah satu demonstrasi yang berpengaruh besar terhadap iklim politik di Indonesia adalah demo menuntut turunnya Presiden Soeharto. Bermodalkan krisis moneter dan cacatnya pemilu 1997, berbagai rakyat dari lintas golongan bersatu dalam satu tujuannya. Hasilnya, para demonstran mampu menduduki gedung DPR hingga puncaknya pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Indonesia”, terangnya kepada kabarduabelas.com di sela-sela aksi demontrasi (13/10).

Ia juga menambahkan bahwa DPR sebagai tangan kanan rakyat dalam sistem politik di Indonesia harusnya mampu menjalankan fungsinya dengan mudah. Namun saat ini keputusan yang diambil DPR mengesahkan UU Ciptaker bertolak belakang dengan keinginan rakyat. Hal inilah yang melandasi kami bersama organisasi kepemudaan, buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan rasa ketidakpuasannya terhadap kinerja DPR melalui demonstrasi.

“Saya perintahkan seluruh anggota IMM Karanganyar untuk tetap turun ke jalan sampai UU Ciptaker benar benar dicabut”, tambahnya.

Menanggapi intruksi dari PP Muhammadiyah untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, IMM Karanganyar tetap akan turun ke jalan sebagai bentuk penyempurnaan demokrasi. Mereka merasa pesimis jika hanya mengajukan Judicial Review ke MK karena UU yang mengatur MK sudah dirubah sejak 20 September 2020 kemarin. “Kami menghormati keputusan PP Muhammadiyah. Namun perlu di catat, UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK pada pasal 59 ayat 2 dihapus pada UU Nomor 7 Tahun 2020 bahwa tidak adalagi kewajiban Pemerintah menindaklanjuti putusan MK. Maka opsi yang kami tempuh tetap untuk turun ke jalan menjegal UU Ciptaker ini”, tambahnya.

Kontributor : Wien

Facebook Fanpage

Suara Warga

Suarakan kabar anda di Twitter dengan hastag #kabarduabelas , otomatis muncul di bawah ini.

kabarduabelas Tetap Produktif di Saat Pandemi, PD IPM Karanganyar Gelar Seminar Entrepreneur https://t.co/qnzGd57iAQhttps://t.co/nlwxFmrDI2