LBH PP Muhammadiyah Merespon “Otak Sungsang” Ngabalin

0
268

KARANGANYAR – Berbagai reaksi muncul atas statement Tenaga Ahli Kantor Sekretariat Pemeritah (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terhadap kritik Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas kepada Pemerintah Jokowi terkait carut-marut pelemahan lembaga anti rasuah KPK. Ngabalin mengatakan jika Ketua PP Muhammadiyah otaknya sungsang terkait kritiknya terhadap kondisi KPK yang semakin tidak berdaya.

Melalui Pernyataan Sikap, secara resmi Layanan Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah menyampaikan respon sebagai tanggapan atas statement Ngabalin tokoh yang sempat disebut-sebut pada saat mencuatnya kasus korupsi benur Kementerian Kelautan beberapa waktu yang lalu. Pernyataan sikap LBH PP Muhammadiyah (17/05) ada lima poin dimana pernyataan sikap tersebut ditanda tangani oleh Ketua LBH PP Muhammadiyah Taufiq Nugroho dan Jamil Burhan sebagai sekretaris.

Dalam pernyataan sikapnya, LBHMU selain menyayangkan statement yang muncul dari Ngabalin yang dikategorikan Tenaga Ahli KSP pihak LBHMU juga akan akan menanggapi secara serius baik secara hukum pidana maupun perdata. Tentunya juga perlunya evaluasi kinerja dari atasan Ngabalin, dengan harapan tidak terulang kembali dikemudian hari.

LBH milik Persyarikatan Muhammadiyah akan seantiasa secara konsisten mendukung sikap pimpinan Muhammadiyah dalam memberikan kritik dalam rangka penguatan KPK dari segala bentuk pelemahan, sebagaimana sering disuarakan salah satu Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.

Pada poin yang lain LBH PP Muhammadiyah juga menuntut lembaga anti rasuah KPK melalui ketuanya untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Penonaktifan 75 personalia dan mengembalikan hak dan kewenagan sebagai pegawai KPK.

Terakhir LBH PP Muhammdiyah menghimbau kepada seluruh kader-kader spesialis hukum di Muhammadiyah seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan advokasi kepada 75 pegawai KPK yang di non aktifkan, dengan upaya ligitasi maupun non ligitasi untuk mengembalikan mereka memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi.
(MPI PDM-Kra/ JOe. Sumber : LBH PP Muhammadiyah)
Gambar : fajar.co.id

PERNYATAAN SIKAP LBH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Sehubungan dengan statemen Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyatakan “Otak Sungsang” kepada Ketua PP Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum, LBH PP Muhammadiyah menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menyayangkan statemen yang muncul dari ucapan Ali Mochtar Ngabalin, seorang Tenaga Ahli Utama KSP yang melontarkan pernyataan yang tidak sopan kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, S.H.,M.Hum. Tenaga Ahli Utama KSP yang merupakan representasi dari sikap Presiden, seharusnya memberikan pernyataan yang santun dan menentramkan bukan justru membuat statemen tidak beradab yang menyakiti hati masyarakat dan justru merusak citra Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara;
  2. LBH PP Muhammadiyah tidak akan menanggapi serius statemen Ali Mochtar Ngabalin dengan melakukan upaya hukum pidana maupun perdata, namun menuntut Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (purn) Moeldoko untuk melakukan evaluasi dan memberhentikan Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) agar hal serupa tidak terulang kembali dikemudian hari;
  3. LBH PP Muhammadiyah tetap konsisten dan tegas mendukung sikap yang telah disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, SH,M.Hum. untuk memperkuat KPK dan melawan segala bentuk upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang selama ini telah bertaruh nyawa dalam pengungkapan kasus-kasus besar di KPK;
  4. Menuntut Ketua KPK untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Penonaktifan 75 pegawai KPK dan memulihkan kembali hak dan wewenangnya sebagai pegawai KPK;
  5. Mengintruksikan kepada LBH Muhammadiyah di seluruh Indonesia di tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota serta menghimbau kader-kader Advokat Muhammadiyah di Ortom dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk bersama-sama berperan aktif dalam advokasi menjadi Kuasa Hukum bagi 75 orang pegawai KPK yang dinonaktifkan, dengan melakukan upaya litigasi maupun non litigasi agar bisa kembali aktif memperkuat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Demikian sikap dari LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Jakarta, 17 Mei 2021
LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Direktur

Taufiq Nugroho, SH.,MH.
Sekretaris

Jamil Burhan, SH

Bagikan