Berita Daerah

Gara-gara UU Omnibus Law Cipta Kerja, Kantor DPRD Karanganyar Ikut Digeruduk Massa

Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (5/10), menuai beragam respon negatif. Hal ini berdampak pecahnya aksi demonstrasi diberbagai wilayah, tak terkecuali di Kabupaten Karanganyar.

Sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam ‘Anak NKRI’ Aliansi Anak Nasional Anti Komunisme berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar, Selasa siang (13/10).

Berdasarkan pantauan kabarduabelas.com, massa mulai berdatangan sejak pukul 12.30 WIB berkumpul di Taman Pancasila depan Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Mereka membawa beragam poster yang bertuliskan antara lain “Wakil Rakyat Makan Sate Rakyatnya Makan Tempe, Wakil Rakyat Numpuk Utang Rakyatnya Yang Bayar, Wakil Rakyat Naik Mercy Rakyatnya Jalan Kaki”.

Setelah berkumpul di Taman Pancasila, pukul 13.00 WIB massa aksi menuju Kantor DPRD Karanganyar melakukan konvoi dengan kendaraan bermotor. Di depan Kantor DPRD Karanganyar, massa menuntut agar DPRD Karanganyar ikut menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI.

“Kita tolak dan desak pemerintah agar peka dan mendengarkan aspirasi rakyat yang tegas menolak UU Omnibus Law ini”, teriak Tarno, lelaki yang baru terpilih sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Karanganyar ini.

Setelah melakukan orasi secara bergantian, sebanyak 25 orang perwakilan massa aksi yang dipimpin Fadlun Ali diterima Pimpinan DPRD Karanganyar. Mereka menyampaikan aspirasi dan pembacaan pernyataan sikap menolak UU Cipta Kerja yang menurutnya merugikan rakyat dan jauh dari rasa keadilan. Hasil audiensi tersebut, DPRD Karanganyar meneruskan aspirasi dan pernyataan sikap massa aksi kepada DPR RI melalui faximile.

Berikut 10 pernyataan sikap Aliansi Anak Nasioal Anti Komunis ‘Anak NKRI’

Mengecam pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja karena :

  1. Dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan dan mengabaikan aspirasi publik.
  2. Merevisi pasal-pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan yang justru mengurangi kesejahteraan dan membuat posisi buruh lebih lemah posisinya dalam relasi ketenagakerjaan.
  3. Merusak tatanan sistem hukum Indonesia
  4. Melonggarkan proses pembuatan AMDAL sehingga berpotensi memperluas kerusakan lingkungan.
  5. Memberikan kewenangan luas kepada pemerintah atas nama ‘kepentingan stategis nasional’ dalam urusan tata ruang yang dapat membahayakan lingkungan hidup.
  6. Melemahkan kewenangan MUI dalam proses oengawasan kehalalan suatu produk serta melonggarkan persyaratan mendapatkan fatwa halal.
  7. Merubah orientasi lembaga pendidikan dari yang bersifat sosial nirbala menjadi berorientasi bisnis dengan adanya persyaratan izin usaha.
  8. Mengharapkan pemerintah dan DPR RI selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak yang sama-sama bergerak atas dasar rasa cinta kepada Bangsa Indonesia.
  9. Anak NKRI akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR RI setelah mencermati dan menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat. Sehingga penerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi alternatif yang dimungkinkan secara hukum.
  10. Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.

Kontributor : Wien

Facebook Fanpage

Suara Warga

Suarakan kabar anda di Twitter dengan hastag #kabarduabelas , otomatis muncul di bawah ini.

kabarduabelas Tetap Produktif di Saat Pandemi, PD IPM Karanganyar Gelar Seminar Entrepreneur https://t.co/qnzGd57iAQhttps://t.co/nlwxFmrDI2